13 Februari 2018

Masyarakat Yang Memilih Angkot Atau Taksi Online



KETUA Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Medan Mont Gomery Munthe menyayangkan mandeknya Operasi Simpatik yang melibatkan Dishub dan Sat Lantas, dalam rangka implementasi atau penerapan Permenhub 108f 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Darat Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pihaknya menilai Dishub dan Sat Lantas tidak serius melaksanakan kegiatan tersebut. Padahal peran kedua institusi ini menurutnya sangat penting dalam regulasi baru tersebut.

"Kami ingin semua mengikuti peraturan. Kami sudah sering sampaikan, bahwa kepolisian dan Dishub merupakan leading sedor dalam penindakkan angkutan berbasis aplikasi Kalau mereka tidak serius menjalankan Permenhub kami siap menggelar unjuk rasa, " Katanya, Minggu (11 /2).

Dikatakannya, kegiatan yang sejatinya dilaksanakan sampai 15 Febuari 2018, ternyata baru sekali dilakukan, yakni pada Rabu (7/2) kemarin.

Dedi Haryanto

Biarkan masyarakat yang memilih ketua, naik angkot atau taksi online. Jangan heboh kali mengurusi orang, urus saja anggota kamu dulu

Makmur Siahaan

Ketua Organda bolehlah memperjuangkan kepentingan organisasinya serta memikirkan anggotanya. Tapi pernah tidak memikirkan kepentingan publik yang lebih besar

Aditya Mewandi Saragih

Coba lihat, angkot tidak layak jalan, SIM kadang kosong, berhenti sesukanya. Dijalan panggar-on kali, macam dia saja yang bayar pajak. Entah pun tidak bayar pajak. Jangan mampu melihat pasir di mata orang, sedangakn balok di mata sendiri tidak nampak

Andi Syah

Maunya juga driuer taksi online demo ke Dishub agar dirazia semua angkot yang tidak memiliki kelengkapan dan kelayakan. Biar sama-sama adil

Mhd AK Zailani Hasi-buan

Macem betol saja. Pajak kendaraan dan kelayakan angkot saja masih belum beres. Apalagi kelayakan SDM kalian rata-rata di jalan itu kayak orang tidak waras bawa kendaraan

Nita Uli

Tidak siap menghadapi perubahan. Cek dulu angkot baru ngomong

Anggian Assan

Setiap peraturan yang sudah dibuat harus segera direalisasikan agar ada kepastian hukum

Suara pembaca

Surat pembaca diambil dari Tribun Medan tanggal 13 Februari 2018.