18 Januari 2018

Menolak Politik Uang Dan Utang Di Pilkada 2018



GEBYAR pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak pada 2018 ini sudah mulai terasa. Pilkada serentak yang direncanakan pada Juni 2018 mendatang ialah ajang untuk mencari gubernur, wali kota, dan bupati beserta para wakilnya. Direncanakan, ada sebanyak 171 daerah yang akan melakukan perhelatan politik ini. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018.
Para calon pemimpin daerah saat ini sedang berupaya meraih dukungan masyarakat dengan mengampanyekan berbagai program unggulannya. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), kampanye bisa dilakukan di berbagai media, baik media cetak maupun media digital. Meskipun belum secara resmi diperbolehkan untuk berkampannye, kampanye secara tidak langsung tentu sudah dimulai, terutama di media sosial (medsos).

Pilkada tahun ini digadang-gadang akan menyedot perhatian masyarakat lebih besar ketimbang pilkada sebelumnya. Pasalnya, pada pilkada tahun ini akan banyak terjadi 'perang bintang' di beberapa daerah. Selain itu, publik juga sudah menyaksikan para politisi yang berakrobat di panggung politik. Banyak kejadian yang diluar prediksi, mulai dari para elite sampai kalangan akar rumput ada saja yang mencuri perhatian masyarakat.

Tidak mengherankan jika tahun ini disebut sebagai 'tahun politik' jika melihat ganasnya persaingan politik tahun ini. Kejutan-kejutan yang diperlihatkan partai politik (parpol) seperti mengusung sosok yang nota-benya ialah lawan politik nyatanya mungkin terjadi pada pilkada tahun ini. Para elite politik mengatakan bahwa mereka tidak pandang bulu untuk mencalonkan seseorang guna diusung menjadi pemimpin daerah asal memiliki kualitas. Namun, apakah memang demikian nyatanya?

Belum lama ini ada kabar yang menyatakan bahwa beberapa parpol mempersyaratkan 'mahar' kepada bakal calon (balon) kepala daerah jika ingin mendapatkan rekomendasi dari parpol tersebut. Tidak main-main, mahar yang dipersyaratkan pun bernilai fantastis. Politik transaksional ini patut diwaspadai masyarakat, pasalnya strategi politik tersebut sangat rawan mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi jika terpilih kelak.

Politik transaksional ini tentu tidak salah jika disebut sebagai 'politik utang' karena balon kepala daerah mempunyai tanggungan yang harus dibayarkan kepada parpol. Artinya parpol yang melakukan praktik tersebut tidak menghiraukan kualifikasi balon kepala daerah yang akan diusungnya selama Ia memiliki ongkos. Dari fenomena ini tentu tidak lain masyarakatlah yang akan dirugikan. Alih-alih mendapatkan pemimpin yang amanah, mereka justru terancam mendapatkan pemimpin yang korup karena mereka perlu mengembalikan modal yang 'ditodong' parpol sebelum maju pilkada.

Balon kepala daerah yang tidak segan-segan membeli tiket pilkada ini bisa dibilang menghalalkan segala cara untuk menduduki tampuk kepemimpinan. Bagaimana tidak? Ia mampu membeli tiket untuk maju pilkada, selanjutnya Ia tentu akan membeli suara masyarakat untuk memenangi pilkada. Proses demokrasi di Indonesia tentu akan semakin terhambat perkembangannya apabila segelintir oknum yang terus melakukan praktik politik uang ini.

Politik utang dan politik uang harus menjadi musuh bersama, pasalnya hal tersebut hanya akan menghasilkan pemimpin yang korup dan tidak bisa diandalkan. Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih calon pemimpinnya. Memilih pemimpin karena uang memang akan menguntungkan dalam sehari atau dua hari, akan tetapi memilih pemimpin dengan mengutamakan substansi, yaitu pada rekam jejak dan program kerja tentu akan menyelamatkan masa depan daerah dan juga bangsa 5 tahun mendatang.

Thoriq Tri Prabowo
Pengajar Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Suara pembaca

Surat pembaca diambil dari Media Indonesia tanggal 18 Januari 2018.