25 September 2017

Menyorot Hasil Kerja Kpk



Dalam seminggu terakhir ini menjadi periode yang sibuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga pemberantasan korupsi tersebut berhasil melakukan dua pekerjaan besar dalam pekan ini.

Yang pertama, dan ini tampaknya menjadi pekerjaan yang sudah biasa bagi lembaga antirausah tersebut, yakni operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini yang menjadi korban kesekian dari KPK adalah Walikota Cilegon, Imam Ariyadi dengan barang bukti uang ratusan juta rupiah.

Dalam OTT yang berlangsung akhir pekan kemarin, KPK menciduk beberapa orang lainnya juga. Selain pejabat dari Pemerintahan Kota Cilegon, KPK juga menciduk dari pihak swasta. Imam diduga menerima suap untuk memuluskan langkah pemberian izin pembangunan ritel modem di kota tersebut.

Pekerjaan lain yang tidak kalah penting, dan ini yang rada unik adalah lelang barang sitaan KPK yang berlangsung di JCC, Jakarta, juga akhir pekan lalu. Lelang tersebut menawarkan sebanyak 22 lot barang, mulai dari ponsel pintar, sepeda motor hingga mobil mewah bekas yang disita dari para koruptor.

Lelang tersebut memang perlu KPK lakukan supaya bisa terkumpul dana dan langkah berikutnya adalah memasukkan ke kas negara. Artinya, semua kembali ke negara serta kas negara, yang memang notabene adalah uang rakyat hasil dari pembayaran pajak.

Rada heran juga melihat sejumlah pihak, terutama para wakil rakyat terus berupaya memperlemah peran dari KPK lewat Panitia Angket DPT terhadap KPK. Setiap ada hasil keija dari KPK pasti lembaga dewan yang terhormat tersebut mencibir miring keberhasilan lembaga tersebut.

Misal soal hasil tangkapan yang dibilang receh. Yakni tidak miliaran rupiah yang menjadi ranah KPK. Atau pelaksanaan lelang dibilang sudah terlalu lama, yang mem-
buat nilai barang sitaan menjadi lebih murah.

Sebagai rakyat biasa, justru saya melihat hasil kerja yang riil dari KPK tersebut. Bandingkan dengan DPR yang disebut wakil rakyat yang terhormat tersebut, lebih banyak berkoar-koar di gedung DPR. Tapi hasilnya tidak nyata. Contohnya adalah pembuatan undang-undang.

Sepanjang tahun ini, sudah berapa kali DPR membuat undang-undang? Apakah itu hasil inisiatif sendiri atau malah dari pemerintah? Kenapa lebih memaksakan kehendak mengerdilkan peran KPK yang sudah terbukti bertaji hasil kerjanya?

Bila setiap anggota DPR pro terhadap pemberantasan korupsi, sudah sepantasnya membela dan malah mengoptimalkan peran dari KPK dan bukan sebaliknya.

M Marwoto.

Bekasi Jaya Indah. Bekasi Timur

Suara pembaca

Surat pembaca diambil dari Kontan tanggal 25 September 2017.