22 September 2017

Ihwal Perda Parkir Garasi



Saya terkejut membaca Kompas edisi 9 September lalu yang mengabarkan bahwa pada 2014 pernah diterbitkan Perda Nomor 5 yang pada Pasal 140 berisi tentang kewajiban setiap pemilik mobil memiliki garasi di rumahnya. Apabila mobil pemiliknya diparkir di pinggir jalan di depan rumahnya, mobil itu akan diderek.

Tujuan perda ini untuk mengurangi jumlah mobil di DKI. Tanpa bukti ada garasi di rumah yang bersangkutan, STNK tidak dapat diperpanjang.

Saya yakin sebagian besar warga tak pernah tahu ini. Parkir di permukiman, sejauh tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan, merupakan tanggung jawab pengurus RT dan RW setempat. Sebaiknya Dinas Perhubungan DKI fokus pada tugas mengatur jalan raya, bukan permukiman.

Bukankah masih banyak PR di jalan raya? Pelanggaran rambu dilarang parkir di jalan raya masih terjadi dan ini menyumbang kemacetan di DKI. Derek masih sporadis dan tidak konsisten sehingga pelanggaran terus terjadi.

Mengurangi kepadatan lalu lintas bisa dilakukan dengan mengintensifkan jalan berbayar agar pengguna kendaraan bermotor yang ingin melintas mempertimbangkan mahalnya biaya dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum. Pengenaan tarif progresif STNK sudah baik adanya.

Ketiadaan garasi di rumah berhubungan dengan makin mahalnya lahan. Apabila perekonomian tumbuh pesat dan penghasilan warga meningkat, warga pasti mampu membeli rumah dengan lahan lebih luas.

Kepemilikan kendaraan bermotor bukan lagi kemewahan, melainkan saat ini menjadi kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Sebaiknya implementasi perda ini ditunda mengingat komplikasi yang timbul.
BUN B KUMALA Gading Kirana, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara

Suara pembaca

Surat pembaca diambil dari Kompas tanggal 22 September 2017.