13 September 2017

Muslim Rohingya, The Killing Fields, Pbb Dan Kepentingan Nasional (2-habis)



PERCAKAPAN terjadi di sebuah warung di dekat D elta Mekong - sungai terpanjang dan terlebar di Asia yang di sekitarnya ada pasar rakyat yang transaksinya tidak menggunakan uang, melainkan sistem barter. Yah, selain tidak sekedar prihatin denga Tragedi Rohingya, saya mencium ada sisi lain yang tidak terungkap atau tak diungkap maupun sengaja disembunyikan. Yaitu yang merupakan penyebab awal dari peristiwa tersebut (Tragedi Rohingya).

Tragedi Rohingya ini tidak berdiri sendiri, dalam arti semata-mata karena faktor subyektif pemerintah Myanmar. Bahwa pemerintah Myanmar mayoritas beragama Buddha dan Rohingya Bergama Islam, itu sebua fakta.

Bahwa ada unsur atau elemen agama yang bercampur dalam penyebabnya, sulit dibantah. Namun tragedi ini lebih berlatar belakangcampur tangan kekua tan asing, pihak yang mengadu domba rakyat Myammar. Mirip atau sama dengan tragedi "The Killing Fields" di Kamboja.

Lalu reformasi yang terjadi di Myanmar, pergantian rezim dari militer ke masyarakat madani sipil, juga ikut punya peran. Reformasi ini masih 'setengah jadi! Belum final. Reformasi yang berhasil merubah sistem pemerintahan di Myanmar dari militer ke pemerintahan sipil, tidaklepas dari peran Amerika Serikat. Dan jadilah Htin Kyaw presiden sipil pertama setelah 49 tahun, Myanmar dipimpin rezim militer.

Kemenangan rezim saat ini, sama dengan kekalahan militer yang didukung oleh pemerintah RRT. Sehingga yang terjadi sebetulnya, perang dingin antara RRT dan Amerika Serikat. Dalam kabinet rezim Htin Kyaw, Aung San Suu Kyi, sebagai tokoh sipil, merangkap sejumlah jabatan Menteri dalam kabinet Htin Kyaw. Selain itu Suu Kyi merupakan pemimpin dari partai yang cukup lama beroposisi kepada pemerintahan militer. Sehingga jabatan-jabatan ini menempatkan Suu Kyi sebagai menteri yang paling berpengaruh atau pun bagaikan seorang presiden bayangan.

Balada Myanmar sekarang adalah - walaupun Htin Kyaw dan Suu Kyi sudah berkuasa, tetapi kekuasaan mereka masih rentan atas perlawanan dari kaum birokrat yang s elama 4 9 tahun memimpin Myanmar. Artinya reformasi di Myanmar ini, belum bisa dikatakan sudah berhasil.

Sehingga secara politis yang terjadi di Myanmar saat in, merupakan persaingan antara kekuatan politikyang didukung oleh RRT melawan penguasa yang dipimpin dukungan Amerika. Oleh sebab itu berharap PBB bisa menyelesaikan Tragedi Rohingya, kelihatannya seperti menunggu matahari terbit dari ufukUtaradan terbenam di ufuk Tenggara. Sebab PBB sejatinya dikuasai oleh negara-negara pemegang Hak Veto di Dewan Keamanan Tetap lemnbaga tersebut.Dua diantaranya adalah RRT dan Amerika Serikat. Dan kedua negara ini, masing-masing punya kepentingan yang sama : berlomba menguasai semua sumber dayaalamdi Myanmar. Amerika bisa memveto RRT di PBB atau sebaliknya. Dan veto itu dijamin oleh konvensi PBB. Rakyat Myanmar secara keseluruhan ataupun etnis Muslim Rohingya secara khusus, bukanlah faktor yang bisa jadi penentu.

Keduanya merupakan masyarakat marginal yang dimaksimalkan oleh RRT maupun Amerika Serikat. Dengan sedikit
latar belakang di atas, sulit berharap Indonesia, ASEAN atau pihak manapun bisa beperan maksimal.

Masalah Tragedi Rohingya sepertinya hanya bisa terselesaikan apabila ada kekuatan yang mampu:
1). Membubarkan PBB

2). Memiskinkan Amerika Serikat

3). Membubarkan RRT melalui Revolusi.

Selama ketiga poin di atas masih eksis, "another version of the killing fields" versi lain dari ladang pembantaian, akan terus terjadi. Itu sebabnya, dari sisi kepentingan nasional Tragedi Rohingya harus jadi bahan 'studi lapangan' bukan sumber studi bagi perluasan konflik baru di tanah air.

Kalau ini terj adi, maka kelak Indonesia yang menjadi "The Killing Fields" episode berikutnya. (rmol)


Suara pembaca

Surat pembaca diambil dari Radar Depok tanggal 13 September 2017.