25 Juni 2013

Perlu Keberanian Menindak Penyeleweng Bbm



Penyelewengan BBM bersubsidi, baik minyak tanah, solar, maupun bensin sebetulnya sudah sering terungkap dan sebagian pelakunya juga tertangkap. Tapi, karena proses hukumnya sering kabur, maka ini penyebab kian beraninya para pelaku penyelewengan.

Sebetulnya masyarakat yang merasakan sering terjadinya kelangkaan solar, sudah mencurigai salah satu sebabnya adalah penimbunan. Sebab, setiap kali ada isu kenaikan harga BBM, aksi penimbunan sering terjadi.

Celakanya, kali ini yang ditimbun adalah jatah masyarakat kecil, seperti nelayan. Kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi bukan saja karena kuota yang diberikan tiap daerah tidak cukup, tapi akibat banyaknya oknum yang melakukan manipulasi. Biasanya, oknum ini melakukan pembelian secara besar-besaran.

Mereka menimbun BBM untuk dijual kembali kepada industri pertambangan atau perkebunan dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran yang dijual di SPBU.

Jika aparat berwenang dalam pengawasan distribusi BBM ini tidak bertugas secara serius, kita khawatir kelangkaan soal dan jenisjenis BBM bersubsidi lainnya akan terus terjadi.

Apalagi, di dalamnya sering terlibat oknum aparat sebagai pemainnya. Lihat saja apa yang dilakukan Labora Sitorus di Sorong, Papua. Anggota kepolisian berpangkat kecil ini, isi rekeningnya bisa mencapai lebih satu triliun rupiah.

Yang ingin kita katakan, bahwa bisnis penyelewengan BBM bersubsidi ini, apalagi sampai bisa diselundupkan ke luar negeri, maka akan sangat cepat membuat pelakunya kaya raya.

Karena itu, yang tertarik ke bisnis ini bukan saja para pemain sipil, tapi juga oknum-oknum aparat kepolisian dan tentara. Karenanya, untuk menuntaskan salah satu penyebab kelangkaan BBM bersubsidi ini, harus ada keberanian aparat berwenang menangkap aktor utamanya untuk diajukan ke pengadilan.

Selama ini yang ditangkap cuma kroco-kroco, pemain utamanya jarang tersentuh. Akibatnya, penyelewengan BBM bersubsidi tetap berjalan. Dan, masyarakat akan tetap berada di pihak yang dirugikan.

Ronald Surbakti
Jl. Tebet Barat I/19 Jakarta Selatan

Surat pembaca diambil dari Suara Pembaruan tanggal 25 Juni 2013.