24 Juni 2013

Kinerja Anggota Dpr



Kinerja DPR menjelang periodisasi anggotanya dari hasil Pemilu 2009 ke hasil Pemilu 2014 sedang disorot. Sejumlah anggota DPR disebut tak jelas kerjanya. Apakah yang menjadi ukurannya, kehadiran atau gagasan yang mereka sampaikan?

Sederhananya, kinerja berbasis kehadiran atau kinerja berbasis kerja? Apa prosedur standar operasional sehingga setiap anggota DPR disebut mempunyai produk kerja? Bulanan, tiga bulanan, semesteran, atau tahunan? Lantas, siapa yang menerima atau memeriksa laporan tersebut? Pernah menjadi pertanyaan dalam sebuah diskusi, bila pengawasan eksekutif dilakukan inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, lalu legislatif/DPR diawasi oleh siapa?

Kalau rakyat yang harus mengawasi, bagaimana mungkin anggota DPR di Senayan diawasi oleh konstituennya yang ada di Nias? Apa mungkin? Kalau diawasi oleh lembaga masyarakat sipil, bagaimana cara dan dari mana biaya operasional untuk melakukannya?

Hingga saat ini, kewenangan DPR melakukan persetujuan, legislasi, dan penganggaran pun tidak ada prosedur standar operasionalnya. Demikian pula dengan kewajiban kehadiran anggota DPR mengikuti sidang-sidang di DPR.

Siapa seharusnya yang bertugas membuat sistem manual penyelenggaraan DPR di negeri ini? Sudahkah ada, tetapi tidak berjalan?

Miduk Hutabarat Jalan Masjid Syuhada, Medan Selayang, Medan

Surat pembaca diambil dari Kompas tanggal 24 Juni 2013.