21 Juni 2013

Pemda Harus Laksanakan Program Blsm



Isu penaikan BBM telah membuat banyak pihak angkat bicara baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Walaupun banyak yang menolak, tetapi kebijakan kenaikan harga BBM itu merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah tentu juga tidak bisa memberi warna untuk kebijakan tersebut karena sudah hak pemerintah pusat. Pemerintah segera menaikkan harga BBM bersubsidi. Untuk BBM jenis Premium, harga semula Rp4.500 per liter, naik menjadi Rp6.500 per liternya.

Sementara, untuk BBM jenis Solar naik dari Rp4.500 per liter menjadi Rp5.500 per liter. Penyesuaian harga bahan bakar minyak tidak bisa dihindari lagi karena setiap tahun subsidi terus membengkak yang seharusnya bisa diberikan kepada yang lebih tepat. Sebagai kompensasi kebijakan tersebut, pemerintah juga akan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat senilai Rp150.000 selama 5 bulan, kepada masyarakat miskin.

Walupun besaran dan jangka waktu pemberian BLSM masih dalam pembicaraan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR bersama pemerintah dan BI. Hibauan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang ingin semua kepala daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat yang memangkas subsidi BBM memang ada benarnya. Yang terpenting, Pemda jangan mbalelo dan lebih tunduk pada partainya daripada tugasnya di pemerintahan. Ini negara, bukan warung kopi.

Anas Riyanto
Jln. Kebantenan V No. 28
Semper Timur, Cilincing Jakarta

Surat pembaca diambil dari Bisnis Indonesia tanggal 21 Juni 2013.