20 Juni 2013

Membangun Hotel Tanpa Izin Tetangga



SAAT ini Bandung menjadi kota tujuan wisata sehingga memerlukan banyak hotel yang didirikan bahkan melanda daerah permukiman. Sejak November 2012 hingga hari ini, kehidupan warga di sekitar lahan yang akan dijadikan hotel di Jalan Cihampelas No. III Bandung menjadi sangat tidak nyaman. Akibat pembangunan hotel tersebut terjadi kebisingan, menurunnya kualitas dan tinggi air tanah.

Anehnya, proyek hotel tersebut tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya, yakni proses izin tetangga. Bahkan, menurut seorang warga yang menghubungi Lurah Cipaganti, pihak Kelurahan Cipaganti pun tidak pernah diberitahu soal pembangunan hotel di lahan tersebut, sebagai langkah awal pengajuan perizinan untuk planning permit dan seterusnya. Walau ada aspek ekonomis yang dikejar, proses wajar hams dilakukan, mengingat tujuan dari wali kota untuk mencapai RTH 16 persen (dari persyaratan ideal 30 persen) hams diusahakan.

Menurut pelaksana yang datang menghadiri (diminta sang koordinator pembangunan) Forum Warga RW 07 menyebut daerah Cihampelas adalah termasuk KBU. Kalau benar demikian, Pemerintah Provinsi Jabar ikut berperan dalam aspek tata ruang ini.

Surat terbuka ini kami tulis dalam memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Peran Masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ini juga telah diamanatkan dalam UndangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Pelibatan peran masyarakat dalam penataan ruang tentunya dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Sejalan pula dengan bunyi RTRW Kota Bandung Bab 9 Tahun 20112031.

Semoga pihakpihak terkait dapat melakukan kontrol terhadap curi start atau mendahului pelaksanaan yang seharusnya berurutan proses dan prosedurnya, dan dapat menindaklanjuti asa dari masyarakat yang sudah terganggu oleh sikap adikuasa ini. Wibawa pemerintah telah ditantang. Tentunya ada pihak "luar" yang membangun "tanpa uluk salam" dan telah melanggar prosedur. Kami lebih sepakat kalau pekerjaan tersebut tidak diberikan izin. Apakah demi keuntungan pengusaha, warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sekitar lahan tersebut harus dikorbankan?

Surat ini dilengkapi dengan surat penolakan Fomm Warga RW 07 Bandung terhadap pendirian hotel.


Surat pembaca diambil dari Pikiran Rakyat tanggal 20 Juni 2013.