19 Juni 2013

Jangan Jadi Ajang Pencitraan



SIDANG Paripurna DPR RI akhirnya mengetukkan palu untuk menyetujui pengesahan RUU APBNP 2013, yang artinya juga menyetujui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah. Secara jernih, harus kita sadari bahwa selama ini pemium lebih banyak dinikmati para pemilik kendaraan bermotor yang jumlah sangat besar dibanding dengan rakyat miskin. Bayangkan saja pemilik kendaraan roda empat dengan rata-rata konsumsi BBM per hari sebanyak 10 liter, pemerintah menyubsidi ke masyarakat per hari sebesar Rp 55 ribu atau Rp 1.650.000 per bulan. Begitu banyak pemilik sepeda motor yang menikmati subsidi dan bahkan terkadang terlalu boros dalam pemakaiannya.

Ironisnya, di balik pemakaian bensin yang jor-joran itu, sekitar 15 juta warga miskin yang tidak punya apa-apa tidak bisa mengecap subsidi BBM sepeser pun. Ini sungguh sangat tidak adil. Subsidi untuk rakyat miskin terbukti hanya numpang nama. Memang pemerintah berusaha menjembatani kesenjangan dan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok dengan pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sekitar Rp 150 selama lima bulan bagi keluarga miskin. Bantuan tersebut memang terbilang kecil apabila dibanding dengan subsidi negara bagi orang kaya dan sanggup. Kondisi ini yang harus dikoreksi secepatnya.

Wajar saja apabila muncul penolakan dari masyarakat karena harga bensin belum naik saja harga komoditas lainnya malah sudah naik. Inflasi pun meningkat, yang membuat beban bagi rakyat kecil. Ini masih ditambah lagi momentum menjelang bulan puasa dan tahun ajaran baru. Semua ini sangat membebani ekonomi rumah tangga.

Julia Gisel Jl Pancoran Timur Raya Perdatam Jakarta Selatan

Surat pembaca diambil dari Investor Daily tanggal 19 Juni 2013.