18 Juni 2013

Menyikapi Sikap “mendua Pks”



Sikap para petinggi PKS, yang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM, jelas tidak sinkron alias mendua. Di satu sisi siap dengan risiko dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan (Setgab) partai-partai pendukung pemerintah atau koalisi, di sisi lain menyatakan tidak ada alasan Presiden SBY me-reshuffle tiga menteri asal PKS dengan dalih ketiga menteri PKS itu telah melepaskan semua jabatan di PKS, hingga tidak memiliki hubungan lagi dengan partai tersebut.

Alasan yang dikemukakan terkesan asal-asalan, sebab anak kecil pun tahu bahwa Suswono, Salim Segaf, dan Tifatul dipilih masuk kabinet mewakili PKS.

Semua partai anggota koalisi pemerintahan- Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB, dan PKS sendiri telah menandatangani kode etik koalisi atau code of conduct.

Jika ketiga menterinya itu bukan mewakili PKS, lalu kenapa PKS ikut mendatangani kesepakatan? Jadi, dengan menolak program pemerintah berarti PKS telah melawan keputusan Setgab. Itu artinya mereka bukan lagi anggota koalisi.

Jika betul-betul jantan alias sportif, PKS harusnya langsung mengundurkan diri dari Setgab, tanpa perlu menunggu pemecatan dari Ketua Setgab SBY. Sebetulnya bukan rahasia lagi.

Masyarakat umumnya sudah dapat menduga bahwa penolakan PKS atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bukan sepenuh hati, hanya untuk mengalihkan perhatian atas kasus korupsi terkait kuota impor daging sapi yang menjadikan (mantan) Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka. PKS sepertinya memanfaatkan sikap ragu atau ketidaktegasan SBY.

Sebab, dengan memperlihatkan sikap menantang, memasang spanduk penolakan kenaikan BBM di berbagai kota, termasuk Jakarta, jelas PKS memperlihatkan sikap menantang Setgab. Sebagai Ketua Setgab, SBY berhak memanggil pimpinan PKS terkait kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.

Ronald Surbakti
Jl Tebet Barat I/19
Jakarta Selatan

Surat pembaca diambil dari Suara Pembaruan tanggal 18 Juni 2013.