14 Juni 2013

Media Kawal Pemberantasan Korupsi Oleh Kpk



Kasus korupsi yang masih belum menunjukkan tanda-tanda berkurang, tetap menjadi perhatian masyarakat karena ditunjang pemberitaan media yang gencar.

Setelah kasus muncul dan pelakunya dijebloskan ke penjara, muncul kasus baru dengan modus baru. Begitu banyaknya kasus korupsi, sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kewalahan menanganinya, sehingga muncul kesan lembaga tersebut lambat dalam menangani korupsi.

Sebenarnya bukan lambat, tapi karena terlalu banyaknya kasus tidak sebanding dengan sumber daya yang dimiliki KPK. Tugas berat itu bukan hanya soal korupsi yang sangat besar baik kualitas maupun kuantitasnya, tetapi juga melawan tantangan pihak-pihak yang tidak setuju tindakan KPK. Mereka menghambat KPK dengan berbagai cara agar aksi korupsinya tidak terganggu.

Diantaranya dengan wacana pembubaran KPK, mengurangi kewenangan penyadapan, sampai kriminalisasi melaporkan KPK ke polisi dan langkah lain.

Ada yang melakukan dengan rekayasa yang halus, tapi ada juga yang melakukan dengan cara yang frontal. Media melakukan berbagai cara untuk memberitakan korupsi, sesuai dengan selera dan cita rasa masing-masing.

Meskipun ada media yang berafiliasi kepada kekuatan politik tertentu, tetapi tetap saja memberi prioritas utama pada pemberitaan korupsi.

Akhir-akhir ini muncul kekhawatiran hilangnya rasa kritis media dalam memberitakan kasus korupsi, karena menggunakan pola pemberitaan infotainment yang kental dengan nuansa desas-desus dan gosip.

Hal itu terjadi setelah muncul kasus korupsi impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS LHI dan rekannya Ahmad Fathanah yang diwarnai dengan fakta sensasional, karena melibatkan banyak wanita cantik.

Upaya melemahkan KPK itu mendapat perlawanan yang gigih dari civil society yang peduli pada pemberantasan korupsi, apalagi gerakan itu mendapat dukungan media.

Sampai saat ini media di Indonesia masih berkomitmen besar untuk mendukung pemberantasan korupsi sebagai bagian dari fungsinya untuk melakukan kontrol sosial.

Dukungan media itu sudah dilakukan sejak KPK didirikan pada 2003 lalu melalui berita-berita yang gencar soal penangkapan para koruptor.

Wawan Budyawan, Spd
Pemerhati Masalah Sosial dan Budaya Jakarta

Surat pembaca diambil dari Suara Pembaruan tanggal 14 Juni 2013.