14 Juni 2013

Hentikan Politik Praktis Bbm



Pemerintah belum juga mengambil keputusan soal kenaikan harga BBM. Kebijakan ini memang merupakan kewenangan Pemerintah dengan tentunya dengan kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dan tentunya, dengan berbagai alasan yang mendasar, DPR juga tidak bisa menolak langkah tersebut. Menurut penilaian saya, dan berdasarkan hitung-hitungan subsidi yang sudah sering dikemukakan Pemerintah melalui berbagai kesempatan, harga BBM memang sebaiknya dinaikkan agar subsidi BBM dari APBN bisa dikurangi.

Saya mendapat kesan, rencana kenaikan harga BBM ini telah menjadi komoditas politik sedemikian sehingga sepertinya keputusan tersebut tidak juga kunjung keluar. Menurut saya, sebaiknya partai- partai jangan mengaitkan kebijakan BBM ini dengan Pemilu 2014, supaya kebijakan ekonomi tidak dibiaskan oleh kepentingan politik.

Kartika Lestari,
Jl Ciseeng No 6, RT 02/03,
Cibereum Kelurahan Parung, Bogor
Jawa Barat

Surat pembaca diambil dari Kontan tanggal 14 Juni 2013.