13 Juni 2013

Svlk Mematikan Usaha Kecil.



Penulis adalah pengusaha kecil yang memanfaatkan sisasisa kayu yang biasanya dibuang atau dijadikan kayu bakar. Barang ini disukai masyarakat luar negeri karena lantai terlihat indah, awet, dan tidak menyerap dingin, sehingga ruangan tetap hangat.

Mulai dari mencari ide usaha, pembeli, tenaga kerja, tempat produksi, mencari bahan baku, pembiayaan, proses produksi sampai ke dokumen pendukung, semua dibutuhkan kerja keras.

Tetapi dengan peraturan yang baru sekarang ini, kita benar-benar tamat. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), menurut pemikiran penulis sebagai orang kecil, kepada siapa peraturan ini diterapkan?

Sama dengan kita menyalakan lampu sepeda motor siang hari, berguna untuk pengendara sendiri atau pengendara lain? Jika mengambil aturan dari luar negeri, di sana naik sepeda motor sekedar buat hoby, CC motornya besar-besar, sehingga pasti jalannya kencang, jalan lebar dan sering berkabut.

Sedangkan kita sepeda motor adalah kendaraan sejuta umat, jalan beberapa meter sudah ada traffic light, CC motor rata-rata 110-125 CC dan sinar matahari begitu terang.

Adakah relevansinya dengan menyalakan lampu pada siang hari bisa menghindari kecelakaan? Kita sering berurusan dengan pembeli luar negeri.

Mereka sebenarnya tidak membutuhkan dokumen macam-macam, yang dibutuhkan hanya barang berkualitas bagus dan harga terjangkau.

Kalau SVLK tegas diterapkan, bisa dibayangkan kita berproduksi saja sudah bagus, bagaimana kita memonitor asal sisa kayu ukuran kecil-kecil? Sementara saya membeli seperti pemulung dari pabrik ke pabrik, paling cuma dapat 1-5 M3 saja?

Bagaimana dengan pabrik yang memproduksi lempeng E2E yang diekspor ke China dan di China di-finishing kemudian diekspor ke Eropa diberi label made in China?

Atau malahan kita kirim bahan ke China dengan dokumen SVLK kemudian membanjiri pasar Indonesia dengan produk jadi? Ada cerita teman waktu ke China.

Di sana banyak log kayu merbau atau bengkirai yang katanya dari Malaysia. Daerah mana Malaysia ada hutan merbau? Kita juga tahu Bengkirai banyak dicuri orang Malaysia dari hutan Indonesia, sedangkan kita cuma usaha kecil-kecilan seakan merugikan negara dengan jumlah yang besar atau merusak hutan.

Bagaimana jika pembeli cuma pesan 0,5-1 M3 karena banyak konsumen juga trading company untuk contoh atau dipakai sendiri? Bagaimana kalau ada kasus sebuah pabrik dengan susah payah menembus birokrasi yang berbelit-belit dan keluar banyak uang, akhirnya bisa pegang sertifikat SVLK untuk pengiriman barang, tetapi sampai di negara tujuan pembeli tidak mau bayar?

Bahkan disuruh mengambil kembali barangnya karena kualitas tidak sesuai? Padahal ada dokumen standar Internasional menyatakan keabsahan kayu asal Indonesia yang petugasnya didatangkan dari Jakarta, di inspeksi perwakilan dari pembeli, juga ada surveyor Indonesia (Sucofindo), terus apa bedanya tanpa SVLK?

Jadi banyak pabrik saat ini tidak bisa ekspor gara-gara tidak bisa akses SVLK tapi dokumen tersebut juga tidak bisa menjamin apa-apa di luar negeri.

Dulu penulis sampai pernah mau berkelahi dengan karyawan Sucofindo yang diberi wewenang untuk inspeksi produk. Hal itu karena aturan kedalaman profile untuk decking cuma kurang dari 1mm, padahal permintaan cuma 3 M3.

Pembeli sebenarnya tidak masalah, tapi kita seperti diadu-domba oleh orang-orang yang tidak ''cerdas'' membikin peraturan. Kita tidak mencuri, juga tidak punya akses untuk korupsi tapi kita justru menarik devisa dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Penulis punya 15-an karyawan, dari penghasilan yang kita berikan bisa mencukupi biaya hidup mereka dan keluarganya. Belum warung-warung di sekitar pabrik, pembelian-pembelian bahan baku (kayu, plastik alas, sekrup, lem. dan lainnya), perusahaan rekanan, misalnya perbankan, forwarding/shipping, EMKL, kurir, fumigasi, ISPM atau kuli-kuli, saling tergantung pada aktivitas ini.

Apabila 10 orang saja orang seperti penulis tidak bisa menjalankan usaha lagi, berapa banyak orang akan merasakan dampaknya? Semoga ada yang merespon paparan penulis untuk menjadi bahan pemikiran selanjutnya dari instansi-instansi terkait.

Pongki Supangkat, SH
Palebon 6/30, Semarang

Surat pembaca diambil dari Suara Merdeka tanggal 13 Juni 2013.