13 Juni 2013

Daftar Caleg Cacat Hukum



Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) yang menurut jadwal akan diumumkan Rabu (13/6) oleh KPU berpotensi cacat hukum. Setidaknya ada empat alasan yang mendasarinya.

Pertama, verifikasi persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang menghasilkan DCS diproses oleh KPU dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, adanya kebijakan KPU yang menyatakan parpol tidak memenuhi syarat pengajuan bacaleg di suatu dapil apabila tidak memenuhi ketentuan terkait calon perempuan. Kebijakan itu jelasjelas bertentangan dengan konstitusi.

Ketiga, adanya keistimewaan yang diberikan KPU kepada kepala daerah dan wakilnya yang masih menjabat untuk tidak perlu mundur dari jabatannya saat didaftarkan oleh parpolnya sebagai bacaleg.

Keempat, KPU diduga berniat menutupi data caleg dalam DCS yang semestinya diketahui oleh publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 PKPU 7/2012.

Said Salahudin Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA)

Surat pembaca diambil dari Republika tanggal 13 Juni 2013.