13 Juni 2013

Pangkas Kewenangan Banggar Dpr



SIDANG kasus korupsi pengadaan simulator memunculkan fakta baru. Pengakuan ketua panitia lelang proyek simulator Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, yang bersaksi untuk Irjen Djoko menyebutkan bahwa ia pernah menyerahkan uang Rp 4 miliar yang mengalir ke sejumlah politikus yang masuk dalam Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat.

Uang yang mengalir deras ke sejumlah politikus itu memang patut diduga sebagai pelicin untuk memuluskan anggaran simulator. Pengakuan Teddy ini dapat menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar kongkalikong di Dewan.

Memang dibutuhkan kesabaran dan kerja keras untuk membuktikan di pengadilan terhadap fakta tersebut. Setidaknya pengakuan ini terjadi bukan ujug-ujug keluar dari mulut perwira polisi. Kejadian ini mengingatkan bahwa terdapat pola yang sama di semua kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota Banggar. Banggar yang tadinya mengelak tuduhan akhirnya terjerat karena tidak dapat mengelak kuatnya bukti hukum.

Rangkaian peristiwa yang terjadi berkali-kali seharusnya dapat membukakan mata untuk segera memangkas kewenangan di Banggar DPR. Hal ini harus didukung sejumlah perangkat peraturan yang melegalkan untuk mengesahkan sampai dengan unit satuan kerja yang terinci. Di samping itu, perlunya publik untuk turut memantau rapat Banggar dengan perangkat kerja pemerintah agar tidak ada lagi anggota Banggar yang main mata terhadap proyek yang bernilai strategis.

Marentina S Jl Bumi Sawangan Indah II No 8A Depok, Jawa Barat

Surat pembaca diambil dari Investor Daily tanggal 13 Juni 2013.