25 September 2018

Pajak Hiburan Memberatkan



Sungguh ironis di era pembangunan pariwisata yang ditargetkan 275 juta wisatawan nusantara dan 20 juta wisatawan mancanegara untuk 2019, pajak hiburan masih mencekik leher pengusaha.

Pajak hiburan dalam UU No. 28/2009 yang diwarisi pemerintah Jokowi dari pemerintah Yudhoyono ini membuat pengusaha hiburan terhimpit.

Coba lihat pasal 45 yang menyebutkan bahwa tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Selain itu khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kafe, salon kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 75%.

Sesuai Permen Parekraf No. 30/2014, permainan ketangkasan masuk dalam kelompok Arena Permainan yang mencakup antara lain games, family entertainment center (FEC), dan waterpark.

Dengan adanya pasal tersebut dan otonomi daerah, Pemkab/Pemkot menetapkan pajak hiburan untuk usaha hiburan permainan ketangkasan (waterpark, games dan FEC) yang ada di mal atau plaza dengan besaran bervariasi yaitu 20%-35% dari pendapatan kotor.

Hal ini sudah kami laporkan kepada Kementerian Pariwisata dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani lndrawati. Namun belum mendapat respons positif.

Di tengah usaha Presiden Jokowi menggalakkan sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa untuk negara serta mengganti kedudukan sumber alam yang mulai menipis, sudah sepatutnya pajak hiburan 35% segera diturunkan menjadi 10% agar tidak memberatkan.

Saat ini terdapat sekitar 2.000 pusat arena permainan di Indonesia yang berkontribusi terhadap puluhan ribu tenaga kerja dengan pemasukan pajak hiburan miliaran rupiah setiap bulan ke kas daerah.

Taufik A. Wumu Ketua Umum
DPP Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia Jalan KH Abdullah Syafei 51 B, Tebet, Jakarta

Suara pembaca

Surat pembaca diambil dari Bisnis Indonesia tanggal 25 September 2018.