14 September 2018

Pungli Di Samsat Bener Meriah?



PADA Jumat, 31 Agustus 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, saya ke Kantor Samsat Kabupaten Bener Meriah untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) roda dua. Ini kali pertama saya datang ke kantor tersebut jadi maklum saya masih bingung bagaimana prosedur membayar PKB di kantor tersebut.

Saya mendekati dan bertanya kepada seorang petugas di loket 2 berterakan loket kasir: Berapa jumlah total yang harus saya bayar sambil menunjukkan slip pajak/STNK terdahulu. Tak lama kemudian, petugas menjawab, Rp 270.000 dengan nada tegas. Saya pun langsung membayar sesuai dengan jumlah yang disebutkan petugas itu.

Setelah menunggu hampir satu jam, saya melihat banyak hal "tidak hebat" terjadi di sana, di antaranya tidak ada budaya (aturan) antre. Semua petugas di sana adalah "sang kasir", bekerja seperti calo. Jadi, siapa yang mengurus pada salah satu petugas yang lebih "lihai", maka dialah yang lebih cepat selesai urusannya.

Akhirnya, slip pajak/STNK yang saya urus pun selesai. Tapi alangkah terkejutnya saya ketika melihat jumlah yang tertera di slip pajak Rp 219.000. Padahal saya menyodorkan uang Rp 270.000, sesuai jumlah yang diminta oleh petugas tadi. Sisa uang saya Rp 51.000 lagi, kemana?

Ketika hal itu saya pertanyakan kepada putugas itu, ia menjawab "untuk cap validasi STNK". Lalu, tanpa komentar panjang lagi, saya langsung meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa dan merasa ditipu.

Untuk itu, melalui rubrik ini saya ingin menanyakan kepada pihak terkait lembaga Ombudsman RI, Polda Aceh, Tim Saber Pungli, Badan Pengelola Keuangan Aceh, dan KPK untuk menjelaskan perihal yang menimpa saya ini. Jika pungutan itu sah, berikan saya landasan hukumnya dan saya ikhlas. Terima kasih.


Suara pembaca

Surat pembaca diambil dari Serambi Indonesia tanggal 14 September 2018.