13 Juni 2018

Integritas Komisioner Penyelenggara



PEMIUHAN umum (Pileg, Pilpres, Pilkada) merupakan peristiwa politik yang sangat penting dan trategis di negara demokrasi. Sebab, peristiwa tersebut menjadi sarana penentu proses pergantian pejabat publik secara konstitusional. Oleh karena itu, pemilu harus diselenggarakan dengan mengikuti dan menaati asas-asas pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam UU pemilu yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab dalam proses pemilu adalah badan penyelengaara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu).

KPU dan Banwaslu adalah lembaga mandiri dan netral yang bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Agar KPU dan Banwaslu benar-mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada kabupaten/kota tidak bebas dari kasus pelanggaran etik dan nukum. Kasus yang paling baru berkaitan dengan pilkada serentak 2018 ini adalah pemeriksaan oleh DKPP terhadap KPU Kota Palembang dan Kabupaten Lahat.

Menurut analisis Direktur Eksekutif Puskapol FISIP UI, dalam asas-asas pemilu, maka komisioner KPU dan Banwaslu harus dipilih pribadi-pribadi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan 85 UU penyelenggara Pemilu.

Salah satu persyaratan yang harus dimiliki komisioner KPU dan Banwaslu adalah mempunyai integritas, pribadi vang kuat, jujur dan adil. Dengan pribadi yang berintegritas, jujur dan adil diharapkan bisa mewujudkan KPU dan Banwaslu yang profesional, proporsional, netral, mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Namun, harapan besar dan mulia tersebut tidak selalu bisa terwujud dengan baik. Berdasarkan fakta di lapangan, banyak komisioner penyelenggara pemilu yang terkena sanksi baik peringatan sampai dengan pemecatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Selama tahun 2012-2017 DKPP RI telah memberhentikan pejabat penyelenggara pemilu sebanyak 459 orang. Dari 459 orang penyelenggara pemilu itu, 36 orang telah diberhentikan sementara, 412 orang diberhentikan tetap, dan 11 orang diberhentikan dari jabatan ketua (detikNews, Rabu 07 Juni 2017,21:58 WIB).

Di tahun 2018 ini, sampai pertengahan bulan April DKPP, telah memutusan60 pengaduan masyarakat akibat pelanggaran komisisoner penyelenggara pemilu (dkpp.go.id). Di Sumatera Selatan (Sumsel) pun sejak KPU pertama kali dibentuk (2003-2008) komisioner KPU baik di tingkat provinsi maupun acara seminar publik "Mendorong Etika Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Refleksi Peran DKPP Periode 2012-2017" di Depok (19/5/2017), ada 238 sanksi yang ditujukan kepada anggota KPU kabupaten/kota. Sementara itu, sanksi pada anggota KPU RI hanya ada satu; sanksi pada KPU Provinsi ada sembilan; sanksi pada PPK sebanyak 28; sanksi pada PPS sebanyak sembilan; sanksi pada KPPS sebanyak satu; sanksi pada Bawaslu provinsi sebanyak 3; sanksi pada Panwaslu kabupaten/kota sebanyak 71; serta sanksi pada Panwaslu kecamatan sebanyak 19 (rumahpemilu.org).

Ada beberapa kemungkinan penyebab yang bisa didkemukakan di sini. Pertama, jumlah anggota atau komisioner KPU kabupaten/kota paling banyak dibandingkan anggota KPU provinsi. Dengan jumlah yang banyak, maka kemungkinan melakukan tindak pelanggaran juga lebih banyak. Kedua, dari sisi kualitas dan kapasitas diri, maka komisioner KPU kabupaten/kota mungkin relatif belum sebaik komisioner KPU provinsi dan nasional. Ketiga, KPU kabupaten/kota yang paling banyak mengurusi proses pemilu, misalnya dalam pileg, harus mengurusi untuk DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR dan DPD sehingga banyak pihak vang berkepentingan dan berinterkasi dengan komisioner KPU kabupaten kota.

Demikian juga halnya dalam pilkada serentak, KPU kabupaten/kota harus mengurusi proses pilkada gubernur dan bupati /walikota sehingga pihak-pihak yang berkepentingan akan banyak yang berkomunikasi dan berinteraksi dengan intensitas dan frekuensi yang relatif cukup tinggi dengan KPU kabupaten/kota. Kelima, rekapitulasi suara di tingkat KPU kabupaten/ kota inilah perolehan suara baik pilpres, pileg, pilgub dan pilbup/pilwako sudah bisa diintip oan diduga hasil akhirnya sehigga mereka yang berkepentingan mau berbuat curang mulai gerilya dan berusaha melakukan komunikasi dan pendekatan kepada komisioner KPU kabupaten/kota.

Berdasarkan kasus yang ditangani DKPP, pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh komisisoner penyelenggara pemilu adalah keterpihakan alias tidak netraL Keterpihakan kepada pasangan calon tertentu atau peserta pemilu atau kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam pemilu menjadikan nilai kemandirian dan netralitas penyelenggara pemilu tidak ada artinya sama sekali. Perilaku tidak netral komisioner jelas sangat melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Roh, nyawa atau harkat martabat, kunci kehidupan serta semangat juang penyelenggara pemilu itu terletak kepada kemandirian dan netralitas.

Manakala komisisoner penyelenggara pemilu sudah terkontaminasi oleh virus kepentingan politik peserta pemilu sehingga memihax, hancurlah keterpihakan bisa dikarenakan motif politik. Misalnya, komisioner merasa mempunyai kesamaan ideologi atau simpatisan atau berasal dari organisasi massa yang berafilisasi pada parpol tertentu, maka kondisi seperti ini menjadikan komisioner mempunyai potensi kehilangan netralitasnya. Selain itu, keterpihakan muncul dalam diri komisioner karena merasa hutang budi dengan pihak-pihak tertentu (tokoh parpol, kepala daerah, orang besar lainnya, dan lain-lain) yang telah membantu dan memuluskan jalan bisa terpilih menjadi komisioner penyelenggara pemilu.
Akibat hutang budi demikian itu, maka jika pemberi budi maju sebagai caleg atau ikut pilkada dan sebagainva akan sulit bagi komisisoner penyelenggara pemilu tersebut untuk tidak memihak si pemberi budi baik tersebut

Keterpihakan atau tidak netralnya komisioner bisa juga karena tekanan politik dari pihak tertentu, bisa penguasa atau orang kuat lainnya. Pilkada selama ini. pada umumnva calon yang peta ha na selalu bisa unggul. Ada kemungkinan keterpihakan penyelenggara pemilu mendapat tekanan dari petahana. Misalnya, KPU kabupaten/ kota sudah mendapat banyak fasilitas dari kepala daerah dan hubungan dinas maupun pribadi dengan kepala daerah sudah akrab, ketika kepala daerah tersebut maju lagi sebagai petahana kemudian yang bersangkutan meminta KPU kabupaten/kota untuk membantu apalagi dengan tekanan, maka komisioner akan berat dan takut untuk tidak memihak petahana.

Berdasarkan uraian di atas, jika komisioner tidak mempunyai integritas tinggi dalam menghadapi pihak-pihak yang ingin meraih kemenangan dengan cara yang tidak fair tersebut, maka bisa dipastikan komisioner penyelenggara pemilu akan terseret dalam arus pusaran pelanggaran etik dan hukum. Untuk itu, agar ke depan tidak banyak lagi dan bahkan

DATA tersebut di atas tampak jelas menunjukkan bahwa tidak ada tingkatan penyelenggara pemilu yang bebas dari pelanggaran. Namun, ternyata, diantara tingkatan penyelenggara pemilu yang paling banyak melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi hukuman dari DKPP adalah komisisoner KPU kabupaten/ kota. Mengapa hal ini bisa terjadi?.
hilang, kualitas demokrasi pun menjadi buruk.

Sikap tidak netral atau keterpihakan bisa disebabkan oleh berbagai motif tertentu. Bisa diduga, motif utama biasanya adalah berhubungan dengan ekonomi (politik uang). KPU yang mempunyai wewenang cukup besar bisa disalahgunakan. Misalnya, KPU kabupaten / kota mempunyai wewenang melakukan verifikasi faktual terhadap parpol untuk melihat bisa tidaknya suatu parpol memenuhi syarat mengikuti pemilu, maka parpol dan komisioner KPU bisa bermain mata agar lolos dari verifikasi faktual dengan memberi atau memenuhi permintaan sesuatu kepada komisioner KPU. Dan banyak lagi peluang perilaku pelanggaran yang bisa dilakukan komisisoner untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi secara finansial.

Selain motif ekonomi.
harapannya tidak ada lagi komisioner penyelenggara pemilu yang terseret pelanggaran etik dan nukum perlu dilakukan tindakan antisipasi atau pencegahan sejak dini.

Misalnya dalam perekrutan komisioner KPU; Pertama, dalam proses rekrutmen tim seleksi komisioner perlu dibenahi. Selama ini tim seleksi diambil dari masyarakat yang pada dasarnya diusulkan oleh kelompok masyarakat (LSM, ormas dan lain-lain) yang sudah mempunyai kepentingan politik.

Akibat dari proses ini, maka komisioner yang terpilih sudah ada keterikatan dengan pihak-pihak tertentu sehingga kadar tingkat kenetralannya sudah di bawah seratus persen, dan ini menjadi potensi atau bibit keterpihakan mudah berkembang.

Kedua, hendaknya tim seleksi dalam memeriksa persyaratan yang berkaitan dengan kepribadian dan moralitas diri calon komisioner penyelenggara Ermilu (integritas, ijujuran), dengan tidak sekedar melihat dokumen bahwa integritas dan kejujuran terbentuk melalui proses panjang sejak dari kecil. Benar apa yang dikatakan Bung Hatta bahwa ketidaktahuan bisa dibenahi dengan belajar, tetapi ketidakjujuran dan integritas tidak bisa dipelajari.

Ketiga, perlu ada mekanisme evaluasi kinerja baik secara pribadi maunpun institusi yang dilakukan oleh pihak yang independen sehingga setiap komisioner bisa mengetahui nilai atau prestasi yang dicapai. Penilaian evaluasi bisa dimintakan secara diam-diam kepada masyarakat atau pihak-pihak yang tertulis tetapi sudah seharusnya ditelusuri rekam jejak di lapangan sejak dari kecil dalam keluarga, pergaulan di masyarakat, waktu ketika sekolah/kuliah, di tempat kerja dan sebagainva. Hal ini didasari oleh asumsi
mempunyai jalinan kerja dan kepentingan dengan komisioner penyelenggara pemilu sehingga diharapkan bisa memberi penilaian yang obyektif tanpa sepengetahuan komisioner. Evaluasi ini sebagai bentuk kontrol yang terukur agar komisioner bisa mengetahui kinerja dan tingkat moralitasnya selama sedang menududki sebagai komisioner sehingga bisa menjaga perilakunya agar tetap bisa netral.

Dan keempat, kontrol masyarakat khususnya melalui media massa arus utama (koran, radio, televisi) dan media on line serta media sosial sangat dibutuhkan karena media-media tersebut lebih tajam dan kejam dalam menjatuhkan kredibilitas dan karakter seseorang dibanding melalui penilaian evaluasi diri. Deengan kontrol yang kuat dan ketat dari media maka komisioner akan berfikir keras untuk melakukan pelanggaran, kecuali memang ingin "bunuh diri".

Akhirnya, tinggal sekitar satu bulan lagi pilkada serentak akan digelar. Kendatipun hiruk pikuk pilkada kurang begitu terasa arena publik, namun suasana kompetisi tetap bergerak ketat sehingga godaan dan tantangan integritas komisioner penyelenggara pilkada semakin besar. Masyarakat berharap banyak kepada KPU dan Banwaslu agar pilkada berjalan lancar dan damai, dan yang paling penting KPU dan Banwaslu beserta semua jajarannya bisa menjaga integritasnya dan kejujurannya sebagai lembaga yang mandiri dalam bertugas menjalankan demokrasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.



Suara pembaca

Surat pembaca diambil dari Sriwijaya Post tanggal 13 Juni 2018.