27 April 2012

Menanggapi Klarifikasi Yayasan Trisakti



Menanggapi Klarifikasi Yayasan Trisakti

SEBAGAI seseorang yang mengalami masa sebelum dan sesudah Peristiwa G 30 S tahun 1965, saya ingin menanggapi Klarifikasi Yayasan Trisakti yang ditulis Julius Yudha Halim, SE di Harian Media Indonesia tanggal 29 Maret 2012 halaman 28.

Pada awal 1960-an, ada peraturan bahwa semua anak WNI keturunan Tionghoa dilarang bersekolah di sekolah asing (China). Peraturan tersebut mengakibatkan banyak pelajar yang harus mencari sekolah lain baik negeri maupun swasta. Ternyata sekolah-sekolah tersebut tidak mempunyai daya tampung yang mencukupi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang pada masa tersebut merupakan sebuah ormas resmi didukung swadaya masyarakat mendirikan sekolah-sekolah untuk menampung para siswa di berbagai daerah.

Bahkan di Jakarta, Baperki telah mendirikan sebuah universitas yang dinamai Res Publica (disingkat Ureca)- awal berdiri tahun 1958 dengan nama Universitas Baperki kemudian tahun 1962 berganti nama menjadi Universitas Res Publica.

Pada 1965, terjadi peristiwa G 30 S. Karena Baperki dicap underbouw PKI, kampus Ureca diduduki massa anti-PKI sehingga kegiatan perkuliahan terhenti.

Masalah timbul ketika pemerintah melalui Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) dr Syarif Thayeb pada 11 Oktober 1965 mengeluarkan SK Menteri PTIP No 01/dar Th 1965 yang membekukan kegiatan tridarma Ureca untuk sementara.

Kemudian dengan SK Menteri PTIP No 013/dar Th 1965 tertanggal 15 Oktober 1965 Ureca diganti namanya dengan semena-mena menjadi Universitas Trisakti (Usakti). Usakti mulai beroperasi tanggal 29 November 1965 melalui SK Menteri PTIP No. 014/da Th. 1965 tertanggal 19 November 1965.

Dengan demikian peralihan nama dari Ureca menjadi Usakti bukan cuma berganti nama, namun juga pengurus dan kepemilikan tanpa prosedur yang benar.

Saya katakan tidak benar karena pengambilalihan seluruh aset Ureca secara semena-mena telah lebih dulu dilakukan pada 1965 dan baru pada tanggal 27 Januari 1966 Yayasan Trisakti berbadan hukum dengan Akta Notaris Eliza Pondaag No 31 Tahun 1966.

Jadi berjalan dulu pengambilalihan seluruh aset Ureca milik Baperki dengan bantuan pemerintah Orde Baru pada saat itu, baru kemudian diurus perizinan.

Pertanyaan kami adalah atas dasar apa Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki sebagai pemilik aset Ureca dilikuidasi? Jika alasannya Baperki telah dibubarkan dan dinyatakan sebagai ormas terlarang, mengapa aset Ureca tidak dialihkan dan dijadikan universitas negeri oleh negara.

Seperti sekolah-sekolah milik Baperki lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, melainkan diserahkan kepada swasta yang tidak ada sangkut paut dan usaha serta modal mendirikan perguruan tinggi kerakyatan tersebut? Kapan Yayasan Trisakti membeli aset Ureca dari Baperki?

Buntaran Kantadjaja Pulogadung Jakarta Timur

Surat pembaca diambil dari Media Indonesia tanggal 27 April 2012.